Urgensi Penerapan Cyber Notary dalam Pembuatan Akta Autentik di Masa Pandemi COVID-19
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
The Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pandemic has significantly affected various sectors, including notarial legal services in Indonesia. The implementation of Large-Scale Social Restrictions (PSBB), work-from-home arrangements, and social distancing has impeded the execution of authentic deeds, which has traditionally required face-to-face interaction. Meanwhile, public demand for notarial services has continued, creating a need for more flexible, information-technology-based legal services. This study aims to analyze the regulation and procedures for executing authentic deeds during the COVID-19 pandemic and to examine the implementation of the Cyber Notary concept within the Indonesian legal system. The study employs a normative-empirical legal method using statutory and conceptual approaches. Data were obtained through a literature review and interviews with informants involved in notarial practice. The findings show that authentic deeds in Indonesia continue to be executed conventionally because the Notary Office Law (UUJN) requires the physical presence of the parties before a notary. Moreover, Cyber Notary has yet to be implemented optimally due to conflicts between Article 15(3) and Article 16(1)(m) of the UUJN and Article 5(4) of the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law). Accordingly, regulatory reform and legal harmonization are required to ensure legal certainty for the implementation of Cyber Notary in Indonesia as part of modernizing notarial services in the digital era.
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
References
Adjie, H. (2008). Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Refika Aditama.
Adjie, H. (2011). Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris. Refika Aditama.
Anshori, A. G. (2009). Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika. UII Press.
Badrulzaman, M. D. (2001). Mendambakan Kelahiran Hukum Saiber (Cyber Law) di Indonesia: Pidato Upacara Purna Bhakti sebagai Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. USU Press.
Effendi, L. (2004). Pokok-Pokok Hukum Administrasi (2nd ed.). Bayumedia Publishing.
Koesoemawati, I., & Rijan, Y. (2009). Ke Notaris. Raih Asa Sukses.
Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2020). Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
Makarim, E. (2013). Notaris dan Transaksi Elektronik. Rajawali Pers.
Marzuki, P. M. (2011). Penelitian Hukum. Kencana Prenada Media Group.
Muhammad, A. (2000). Hukum Perdata Indonesia. Citra Aditya Bakti.
Nazir, M. (1998). Metode Penelitian. Ghalia Indonesia.
Notodisoerjo, R. S. (1993). Hukum Notariat di Indonesia: Suatu Penjelasan. RajaGrafindo Persada.
Nurita, E. (2012). Cyber Notary: Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran. Refika Aditama.
Pemerintah Hindia Belanda. (1860). Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands-Indië (Staatsblad 1860 No. 3).
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. (2020). Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia. (2020). Himbauan Pencegahan Penyebaran COVID-19 Nomor 67/36-III/PP-INI/2020.
Republik Indonesia. (n.d.). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Republik Indonesia. (1954). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara.
Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.
Republik Indonesia. (2020). Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
Republik Indonesia. (2020). Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.
Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
Republik Indonesia. (2020). Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
Saputro, A. D. (Ed.). (2008). 100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia: Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan di Masa Datang. Gramedia Pustaka Utama.
Soekanto, S. (2012). Pengantar Penelitian Hukum. UI Press.
Soemoatmodjo, S. (1986). Apakah Notaris, PPAT, Pejabat Lelang. Liberty.
Subekti. (2004). Hukum Perjanjian. Intermasa.
Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (2006). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pradnya Paramita.
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kualitatif. Alfabeta.
World Health Organization. (2020, March 11). WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 - 11 March 2020. https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020