Sanskara Hukum dan HAM

Pemberdayaan Perempuan Dalam Kerangka Hak Asasi Manusia

Berliana Rahma Yunita — Tue, 31 Dec 2024 00:00:00 +0000

Women's empowerment in the context of Human Rights plays a crucial role in achieving gender equality and social justice. This article aims to discuss the importance of women's empowerment as an integral part of efforts to protect basic human rights. With a human rights approach, women's empowerment is seen not only as a personal right, but also as a responsibility of the state and society to ensure equal access to education, health, work, and participation in political and social life. This article also reviews the various challenges women face in obtaining their rights, such as gender-based discrimination, violence and economic inequality. In addition, the role of international policies and institutions, such as the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW), was also discussed as an effort to support the implementation of women's rights throughout the world. Overall, women's empowerment within a human rights framework not only promotes gender equality, but also contributes to more inclusive and sustainable social, economic and political development.

Pencabutan Hak Politik Pada Tindak Pidana Korupsi: Apakah Perlu

Muhammad Faqih Al Fanany Farcham, Putri Intan Permatasari — Tue, 31 Dec 2024 00:00:00 +0000

Corruption is a very detrimental crime, having a broad negative impact on the social, economic and political aspects of the country. In dealing with this problem, Indonesia has implemented preventive and repressive efforts, but many public officials are still involved in corruption. One of the proposed sanctions is the revocation of political rights for perpetrators of criminal acts of corruption. This research evaluates the urgency and effectiveness of revocation of political rights as an additional punishment, and considers a human rights perspective. Using normative juridical methods, this research analyzes written law and relevant doctrine, as well as examining primary and secondary legal materials. The research results show that revoking political rights can have a deterrent effect and prevent the repetition of criminal acts of corruption, but clearer regulations regarding time limits and implementation are needed so as not to violate human rights. It is hoped that this research can provide recommendations for policy makers and law enforcers in improving the legal system to ensure fair and effective law enforcement in eradicating corruption.

Kajian Hukum Dampak Kecerdasan Buatan terhadap Perlindungan Privasi Data dalam Hukum Siber Indonesia

Tue, 31 Dec 2024 00:00:00 +0000

Penelitian ini mengeksplorasi dampak Artificial Intelligence (AI) terhadap perlindungan privasi data dalam kerangka hukum siber Indonesia, dengan menggunakan pendekatan analisis yuridis normatif. Seiring dengan perkembangan teknologi AI yang pesat, teknologi ini menimbulkan tantangan yang signifikan terhadap kerangka hukum yang ada, terutama dalam melindungi privasi data pribadi. Makalah ini menyelidiki persinggungan antara AI dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) Indonesia, menganalisis bagaimana kemampuan AI dalam pemrosesan data, otomatisasi, dan pengambilan keputusan menantang standar privasi, mekanisme persetujuan, dan persyaratan transparansi. Temuan ini mengungkapkan bahwa kurangnya ketentuan eksplisit yang membahas AI dalam UU PDP, dikombinasikan dengan ketidakjelasan proses data yang digerakkan oleh AI, menghadirkan risiko yang cukup besar bagi privasi data. Selain itu, aliran data lintas batas dan masalah etika seperti bias algoritmik dan akuntabilitas diidentifikasi sebagai area kritis untuk reformasi hukum. Studi ini menyarankan agar Indonesia meningkatkan kerangka peraturannya dengan mengintegrasikan ketentuan khusus AI, mempromosikan etika AI, dan meningkatkan mekanisme penegakan hukum untuk memastikan perlindungan privasi data yang kuat di era kecerdasan buatan.

Status dan Implikasi Tentara Bayaran Studi Kasus Legiun Georgia

Helsa Gita Fransisca, Widya Tri — Tue, 31 Dec 2024 00:00:00 +0000

This article discusses related to the status and implications of mercenaries according to International Humanitarian Law focusing on the case study of the Georgia Legion. The goal is to examine the status and implications of the Georgia Legion mercenaries in international armed conflicts. Using the normative juridical method, namely by analyzing laws, principles, theories, and laws and regulations related to the status of mercenaries. The data acquisition refers to Article 47 of Additional Protocol I of the Geneva Convention of 1989. This article draws several conclusions, namely: first, mercenaries are not entitled to the status of combatants or prisoners of war under the Geneva Conventions, since their involvement in armed conflicts is aimed at obtaining personal gain. Second, the implications of the use of mercenaries are returned to the decisions of the countries of the parties to the conflict. In the case of the Georgia Legion, the execution of Russian prisoners of war was included in the violatione

Peran LPA Dalam Melindungi Hak Anak Yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana (Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur)

Mochammad Omarsyah, Talby Maulana Hendrawan — Tue, 31 Dec 2024 00:00:00 +0000

Child Protection Agency (LPA) is a non-governmental organization that focuses on child protection, especially children from underprivileged families in Indonesia. Established in 1997, LPA is instrumental in safeguarding children's rights through child care and assistance. Child protection agencies work closely with partners at the local level to ensure that children's rights are fulfilled and to prevent them from being taken away by adults. Child protection is regulated in various laws, including the Child Protection Act and the Juvenile Justice System Act. LPA's role includes providing legal assistance to children in conflict with the law, ensuring they receive adequate representation, and advocating for child-friendly legal reforms. In addition, LPA also provides psychological and social support, and ensures that children who are perpetrators of criminal offenses, including homicide, receive appropriate protection and rehabilitation. LPA is also committed to the process of reintegrating children into society after serving their sentences, and tries to overcome various obstacles such as lack of community support and inconsistency of legal authorities. Diversion efforts as an alternative to resolving children's cases are also prioritized to avoid negative stigma and ensure the protection of children's rights.

Tinjauan Yuridis Penggunaan Digital Justice untuk Akuntabilitas dan Efisiensi Sistem Peradilan di Indonesia

Loso Judijanto, Evy Febryani, Wira Marizal, Harly Clifford Jonas Salmon — Tue, 31 Dec 2024 00:00:00 +0000

Integrasi peradilan digital di Indonesia telah muncul sebagai pendekatan transformatif untuk mengatasi tantangan yang telah lama ada di dalam sistem peradilan, seperti inefisiensi, aksesibilitas yang terbatas, dan kekhawatiran akan transparansi. Penelitian ini mengkaji implementasi peradilan digital melalui analisis yuridis normatif, dengan fokus pada dampaknya terhadap akuntabilitas dan efisiensi peradilan. Penelitian ini menyoroti kerangka hukum yang mendasari peradilan digital, termasuk peraturan dan kebijakan utama, sambil mengidentifikasi kekuatannya, seperti peningkatan transparansi, pengurangan penundaan prosedural, dan penghematan biaya. Namun, masih ada beberapa tantangan yang dihadapi, termasuk kesenjangan digital, masalah keamanan data, dan kesenjangan peraturan. Dengan mengacu pada praktik-praktik terbaik global dan menyelaraskan inisiatif peradilan digital dengan prinsip-prinsip konstitusional, studi ini memberikan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti untuk mengoptimalkan efektivitas peradilan digital di Indonesia. Temuan-temuan ini berkontribusi pada wacana yang lebih luas tentang modernisasi sistem peradilan dengan tetap menjunjung tinggi keadilan dan inklusivitas.

Eksistensi Responsbility to Protect (R2P) dalam Penanganan Konflik Bersenjata Palestina-Israel

Nur Choirina Rokibah, Nur Dyah Azizah — Tue, 31 Dec 2024 00:00:00 +0000

Konflik bersenjata terus menjadi kenyataan pahit bagi banyak negara di dunia. Di tengah situasi kacau dan penuh penderitaan ini, timbulnya prinsip Responsibility to Protect (R2P) sebagai norma global yang bertujuan untuk melindungi rakyat dari genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. R2P diadopsi oleh KTT PBB tahun 2005 dan memiliki tiga pilar utama: tanggung jawab negara untuk melindungi, tanggung jawab internasional untuk membantu negara, dan tanggung jawab untuk membangun kapasitas. Dalam konteks konflik Palestina-Israel, implementasi R2P akan melibatkan intervensi internasional untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia dan melindungi warga sipil yang terjebak di tengah-tengah konflik. Namun, eksistensi R2P dalam penanganan konflik tersebut sering kali dipertanyakan karena keterlibatan aktor-aktor regional dan kepentingan geopolitik yang kompleks di kawasan Timur Tengah. Keberhasilan implementasi R2P juga tergantung pada kesediaan negara-negara anggota PBB untuk bertindak, serta ketersediaan sumber daya dan kapasitas untuk melakukan intervensi yang efektif. Meskipun masih banyak tantangan, eksistensi R2P dalam konflik bersenjata memberikan harapan untuk mewujudkan dunia yang aman dan damai. Agar implementasinya berjalan dengan baik, R2P dapat menjadi instrumen penting untuk melindungi rakyat dari penderitaan dan kekejaman akibat konflik.