Peran Lembaga Adat dalam Pengendalian Sosial dan Penyelesaian Konflik antara Masyarakat Adat dan Perusahaan Berbasis Falsafah Fiil Pesenggiri di Kabupaten Tulang Bawang Barat

Abstract

Konflik antara masyarakat adat dan perusahaan masih menjadi tantangan dalam pengelolaan sumber daya agraria sehingga diperlukan mekanisme penyelesaian yang tidak hanya mengedepankan aspek hukum formal, tetapi juga nilai-nilai kearifan lokal. Penelitian ini bertujuan mengkaji peran lembaga adat dalam menjalankan fungsi pengendalian sosial dan mekanisme penyelesaian konflik antara masyarakat adat dan perusahaan berdasarkan falsafah Fiil Pesenggiri di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Informan dipilih secara purposive sebanyak 23 orang yang terdiri atas tokoh adat, pemerintah, perusahaan, masyarakat adat, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga adat berperan sebagai mediator sekaligus institusi pengendalian sosial melalui internalisasi nilai-nilai Fiil Pesenggiri. Nilai Nemui Nyimah menjadi instrumen yang paling operasional dalam membangun komunikasi dan mediasi, sedangkan Nengah Nyepur, Sakai Sambayan, Pesenggiri, dan Bejuluk Beadek saling melengkapi dalam memperkuat musyawarah, gotong royong, tanggung jawab moral, dan pembentukan karakter masyarakat. Kebaruan penelitian terletak pada pengembangan model pengendalian sosial berbasis Fiil Pesenggiri yang menempatkan Nemui Nyimah sebagai inti mekanisme resolusi konflik.